ADVERTORIAL – Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas terus memperkuat peran strategisnya dalam mengawal jalannya pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat rapat penyampaian laporan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6/2025).
Sekretaris Komisi III DPRD Mura, Ahmad Arlen Bakri menyampaikan bahwa pihaknya telah mencermati seluruh capaian kinerja dari mitra OPD dan memberikan sejumlah catatan penting sebagai bentuk pengawasan sekaligus dorongan perbaikan.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan program selama 2024. Namun beberapa hal perlu diperkuat, terutama dalam hal efektivitas penggunaan anggaran dan peningkatan pelayanan publik,” ujar politisi Golkar itu.
Komisi III memberikan sorotan terhadap layanan kesehatan di RSUD dr. Sobirin, terutama pada pelayanan Hemodialisa (HD). Ia menekankan pentingnya sinergi antara rumah sakit dan BPJS agar masyarakat mendapatkan layanan maksimal, termasuk perhatian kepada tenaga medis yang bertugas di luar hari kerja.
Dalam sektor pendapatan daerah, Komisi meminta BPPRD segera melakukan validasi ulang terhadap objek pajak. Hal ini dinilai penting dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Dari sisi program sosial, Komisi III menggarisbawahi beberapa poin untuk Bagian Kesra, seperti realisasi program Umroh Gratis, peningkatan insentif marbot dan guru ngaji, serta dukungan terhadap rumah tahfidz berprestasi.
Pelayanan dasar juga menjadi fokus utama. Komisi III mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan peningkatan kualitas sarana, SDM, hingga distribusi obat-obatan, terutama di puskesmas wilayah seperti Kecamatan Megang Sakti.
Sementara untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Komisi III menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Satgas khusus oleh Dinas Sosial, termasuk pengadaan rumah singgah dan kendaraan operasional.
Komisi juga menekankan agar penanganan stunting terus ditingkatkan dan kegiatan sosialisasi lebih dimasifkan. Di sisi lain, Komisi juga mendorong Pemkab Musi Rawas menambah modal ke Bank Sumsel Babel dan menuntaskan persoalan sertifikasi aset.
“Ini bagian dari fungsi pengawasan kami agar anggaran daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Semua masukan kami sampaikan dengan tujuan agar roda pembangunan terus bergerak maju,” tutup Arlen. (ADV)
