ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas kembali menegaskan perannya dalam mengawasi keuangan daerah melalui Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (25/6/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, didampingi Wakil Ketua I Azandri dan Wakil Ketua II Yani Andika Saputra itu, turut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta seluruh perwakilan fraksi.
Meski Pemkab Mura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, DPRD menilai capaian tersebut belum diiringi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir semua fraksi menyampaikan catatan khusus terhadap belum tercapainya target PAD yang dinilai berpengaruh langsung terhadap daya dorong pembangunan.
Fraksi Golkar menyuarakan kekhawatiran atas penurunan target PAD dan menekankan perlunya strategi aktif dari OPD penghasil.
“Penurunan ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami mendorong OPD lebih proaktif menjemput potensi pendapatan,” ujar Internasional.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti lambannya pemasukan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dipicu oleh terhambatnya proses HGU di tingkat provinsi dan pusat.
“Sinergi antarlevel pemerintahan sangat dibutuhkan agar legalitas tanah dapat segera diselesaikan,” kata Rena Wijaya.
Fraksi PKS menyebut bahwa realisasi PAD baru mencapai 56,9 persen, sedangkan Fraksi Gerindra dan NasDem menilai rendahnya PAD sebagai hambatan serius terhadap program-program pembangunan.
Seluruh pemandangan umum fraksi tersebut akan menjadi dasar teknis pembahasan lanjutan di DPRD. Lembaga legislatif menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan efektivitas fiskal daerah. (ADV)
